FGD Bahas Transformasi Digital dan Ketahanan Sosial Pasca Pandemi, UMKM Sumbar Didorong Naik Kelas

FGD Bahas Transformasi Digital dan Ketahanan Sosial Pasca Pandemi, UMKM Sumbar Didorong Naik Kelas

Payakumbuh, 21 Juli 2026 – Universitas Negeri Padang (UNP) bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Transformasi Digital dan Ketahanan Sosial Pasca Pandemi: Studi Komparatif Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia dan Asia Tenggara" di Hotel UNP, Kota Payakumbuh, Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari riset kolaboratif yang bertujuan memperkuat kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi percepatan ekonomi digital pascapandemi.

FGD diikuti sekitar 100 peserta, terdiri atas 30 pelaku UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai representasi wilayah sub urban, 30 pelaku UMKM Kota Payakumbuh mewakili kawasan urban, 30 pelaku UMKM Kabupaten Agam dari wilayah rural, serta 10 pengelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Para peserta tidak hanya menerima pemaparan materi, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi mendalam mengenai tantangan dan pengalaman di masing-masing wilayah.

Kegiatan dipimpin oleh Tim Peneliti Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) UNP yang terdiri atas Dr. Yasdinul Huda, S.Pd., M.T. selaku Ketua Mitra UNP, Dr. Rino, S.Pd., M.Pd., MM., Dr. Zul Afdal, M.Pd., dan Dra. Armida S., M.Si. sebagai anggota. Dalam sambutannya, Dr. Yasdinul Huda yang juga menjabat Kepala Pusat Pengabdian dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNP menegaskan bahwa transformasi digital tidak semata-mata persoalan teknologi, melainkan sangat ditentukan oleh kekuatan modal sosial dan kolaborasi masyarakat.

Acara secara resmi dibuka oleh Ir. Rina Morita, M.Si., Fungsional Pengembangan Kewirausahaan Ahli Madya dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Dalam arahannya, ia menyoroti bahwa perekonomian daerah sangat bergantung pada kemampuan 740.347 unit UMKM di Sumatera Barat untuk beradaptasi dengan teknologi. Dari jumlah tersebut, sekitar 99,73 persen merupakan usaha mikro, sehingga penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi keniscayaan.

Rina Morita memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menggerakkan berbagai program pemberdayaan, seperti penumbuhan wirausaha baru, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses pembiayaan, sertifikasi halal, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pemasaran. Selain itu, hadir pula Klinik UMKM Minang Bangkit yang berfungsi sebagai pusat konsultasi bagi pelaku usaha terdampak bencana, khususnya dalam aspek pembiayaan, pemasaran, dan pemulihan produksi.


Berdasarkan riset terhadap 90 pelaku UMKM dan 10 pengelola BUMNag dari wilayah Payakumbuh, Lima Puluh Kota, dan Agam, tim peneliti mengungkap sejumlah temuan kunci mengenai profil dan perilaku digital masyarakat.

Dominasi Perempuan. Riset menunjukkan bahwa 81,2 persen responden adalah perempuan. Temuan ini menegaskan peran sentral kaum ibu dalam menggerakkan ekonomi digital keluarga di Sumatera Barat. Usia Produktif dan Adaptif. Sebanyak 73,8 persen pelaku usaha berada pada rentang usia 25–44 tahun, kelompok yang dinilai paling cepat menyerap dan mengaplikasikan teknologi baru. Dampak Ekonomi Nyata. Adopsi teknologi digital terbukti mampu meningkatkan pendapatan usaha lebih dari 20 persen sekaligus memperluas jangkauan pemasaran hingga mancanegara. Kekuatan Gotong Royong. Nilai solidaritas dan gotong royong mendapat skor tinggi, yakni 4,31, menjadi perekat utama yang menjaga ketahanan komunitas tetap stabil meskipun dilanda krisis pandemi.

Di sisi lain, persepsi pelaku usaha terhadap efisiensi digital juga sangat tinggi dengan skor 4,68. Namun, penelitian mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural. Kesenjangan infrastruktur masih terlihat jelas, di mana wilayah perkotaan memiliki fasilitas lebih memadai (skor 3,95) dibanding pedesaan (3,48). Keterbatasan perangkat juga menjadi kendala, dengan 52,5 persen responden hanya mengandalkan ponsel pintar, yang membatasi produktivitas dibandingkan pengguna laptop. Selain itu, pelatihan pemasaran digital berbahasa Inggris masih minim, dengan skor rendah 3,18, sehingga menghambat daya saing UMKM di pasar global.

Para narasumber sepakat bahwa transformasi digital harus dibangun secara inklusif melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, meliputi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Pemerataan infrastruktur digital, penguatan literasi digital, pengembangan kelembagaan ekonomi lokal, serta pemberdayaan kelompok rentan menjadi langkah strategis dalam memperkokoh ketahanan sosial dan ekonomi pascapandemi.

Kegiatan FGD ini diharapkan menjadi landasan dalam penyusunan Model Literasi Digital Nagari (MoLDIN) yang inklusif, dengan memperkuat peran BUMNag sebagai pusat layanan digital desa dan mendorong pemerataan akses teknologi hingga ke pelosok daerah. Dengan demikian, ekosistem usaha yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing di era transformasi digital dapat terwujud secara berkelanjutan (YH-HE/LPPM).